Sistem pendidikan yang diperkenalkan pada masa kolonial Belanda di Indonesia meninggalkan sebuah Warisan Pendidikan yang kompleks, ditandai oleh akses yang sangat terbatas dan tujuan yang pragmatis, terutama bagi kaum bangsawan pribumi. Model pendidikan Barat ini tidak dirancang untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, melainkan lebih sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan kolonial dan memenuhi kebutuhan administratif mereka. Hal ini menciptakan sebuah hierarki sosial yang terrefleksi dalam struktur pendidikan.
Sebelum abad ke-20, pendidikan formal di Nusantara sebagian besar masih tradisional dan berada di bawah pengaruh lembaga keagamaan atau pesantren. Namun, dengan munculnya Politik Etis pada awal 1900-an, Belanda mulai menunjukkan perhatian terhadap pendidikan, meski dengan motif tersembunyi. Kebijakan ini, yang diusung oleh tokoh seperti C. Th. van Deventer, secara teoritis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi. Namun pada praktiknya, Warisan Pendidikan yang dihasilkan adalah sekolah-sekolah yang hanya terbuka bagi kalangan tertentu. Contohnya, pada tahun 1912, hanya sekitar 0,5% dari total populasi pribumi yang memiliki akses ke pendidikan dasar formal ala Barat, menunjukkan betapa sempitnya akses tersebut.
Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial, seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), dan Algemene Middelbare School (AMS), memang menyediakan pendidikan yang lebih terstruktur. Akan tetapi, mereka secara eksklusif diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, golongan Tionghoa, dan terutama anak-anak dari kalangan bangsawan atau elit pribumi. Tujuan utamanya adalah mencetak ambtenaar (pegawai negeri) atau tenaga terampil lainnya yang dapat mendukung roda birokrasi dan ekonomi kolonial dengan biaya yang efisien. Ini merupakan Warisan Pendidikan yang jelas menunjukkan bahwa pendidikan dijadikan alat untuk menciptakan strata sosial dan memperkuat kendali.
Kurikulum yang diajarkan pun disesuaikan dengan kebutuhan kolonial. Fokusnya adalah pada mata pelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung, geografi, dan sejarah Eropa, dengan bahasa Belanda sebagai pengantar utama. Mata pelajaran yang dapat membangkitkan kesadaran nasionalisme atau pemikiran kritis terhadap penjajahan cenderung dihindari atau dibatasi. Dengan demikian, meskipun kaum bangsawan pribumi mendapatkan pendidikan, tujuannya lebih kepada integrasi mereka ke dalam sistem kolonial sebagai kepanjangan tangan penguasa, bukan untuk mengembangkan potensi mereka sebagai pemimpin bangsa yang merdeka.
Kendati demikian, Warisan Pendidikan ini tidak sepenuhnya negatif. Akses terbatas yang diberikan, meskipun diskriminatif, pada akhirnya melahirkan sejumlah kecil kaum intelektual pribumi yang kemudian menjadi tokoh-tokoh kunci dalam pergerakan nasional. Mereka menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan Barat untuk menganalisis kondisi bangsanya, merumuskan ide-ide kemerdekaan, dan memimpin perjuangan melawan kolonialisme. Salah satu bukti adalah Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928, yang banyak dihadiri oleh pemuda terpelajar dari berbagai sekolah kolonial, menunjukkan bahwa pendidikan, meski dengan niat pragmatis, pada akhirnya mampu memicu semangat kebangsaan.